Wednesday, May 1, 2013

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMERINTAHAN PRESIDEN DI INDONESIA DALAM BIDANG EKONOMI

  Jika Di tinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk individual atas faktor – faktor produksi, kecuali untuk sumber daya sumber aya yang banyak menguasai bajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini di atur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme an bukan pula sosialisme.
            Kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip – prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum di amandemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi yang menitikberatkan pada  koperasi  terutama pada masa Orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalan nya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi inipun belum banyak dikenal,  karena hingga kini  yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yakni sistem ekonomi Pancasila, di sampine ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.
            Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang di anut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila ke lima Pancasila yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas – jelas menentang sistem individualism liberal atau free fight liberalism (sistem ekonomi kapitalisme ekstrem) dan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi sosialisme ekstrem).
1.      Presiden Ir. Soekarno ( Orde Lama )
 Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar – dasar pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal / kapitalisme nya. Soekarno menganggap sistem kapitalisme – liberalism selama penjajahan Belanda telah benar – benar menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga aliran ini harus dibenci dan di usir dari Indonesia. Menurut Soekarno, untuk mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi Barat berlandaskan kapitalisme – Liberalisme, Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Tetapi baru pada tahun 1959 paham kapitalisme – liberalism secara konstituonal ditolak dengan diberlakukan nya lagi UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi nasional
Kelemahan
  • a.       Perekonomian berjalan tidak mulus disebabkan ketidakstabilan politik dalam negeri yang dicerminkan oleh beberapa pemberontakan di sejumlah wilayah.
  • b.      Kondisi perekonomian Indonesia di orde lama hampir mengalami stagflasi selama 1965 – 1966 dengan PDB hanya 0,5 persen  dan 0,6 persen
  • c.       Kehancuran ekonomi Indonesia menjelang akhir periode orde lama juga di dorong oleh hiperinflasi yang pada tahun 1966 mencapai 650%.
  • d.      Sistem perekonomian terpengaruh haluan komunis meskipun indonesia berdasrkan haluan pancasila
Kelebihan
  • a.       Melakukan kebijakan ekonomi yang di anggap penting dengan mereformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50 % atas semua uang yang beredar pada kabinet natsi.
  • b.      Berani menentang kapitalisme yang di anut perusahaan-perusahaan peninggalan belanda
  • c.       Menasionalisasi/ mengambil alih perusahaan-perusahaan asing termasuk perusahaan belanda.
2.       Presiden Soeharto ( Orde baru)
Pada masa orde baru yang lahir tahun 1966, sistem ekonomi berubah total. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era Soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya – upaya dan cara – cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Pemerintahan orde baru menjalin hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideology komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan lembaga – lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang putus pada zaman Soekarno. Dengan membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor internasional tersebut, Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah, yang sumber dana nya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara Barat, seperti AS, Inggris, dan Belanda.
Kelemahan
  • a.        Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
  • b.      Warga Tionghoa dibatasi aktivitasnya sehingga kegiatan ekonomi tidak maksimal
  • c.       Korupsi meraja lela terutama dari internal
  • d.      Kesenjangan sosial antara kaum kaya dan miskin sangat kelihatan
Kelebihan
a.         perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
b.       Indonesia mengalami surplus beras yang akhirnya diimpor ke India
c.       Pembangunan terutama di Indonesia didukung program REPELITA yang berfokus pada industri dan pertanian atau agro industri untuk di ekspor yang cukup menambah devisa negara pada saat itu.
3.      Presiden Bj Habibie
Usai Presiden Soeharto mengucapkan pidatonya Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi Presiden RI ketiga dihadapan pimpinan Mahkamah Agung, peristiwa bersejarah ini disambut dengan haru biru oleh masyarakat terutama para mahasiswa yang berada di Gedung DPR/MPR, akhirnya Rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto berakhir dan Era Reformasi dimulai di bawah pemerintahan B.J. Habibie
Habibie yang manjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dari kabinetnya.
Kelebihan
  • a.       berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000.
  • b.      memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomiandengan langkah-langkah sebagai berikut :
  1. ·         Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
  2. ·         Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
  3. ·         Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
  4. ·         Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
  5. ·         Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
  6. ·         Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
  7. ·         Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Kelemahan
  • a.       diakhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali meroket
  • b.      tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di indonesia.
  • c.       Kebijakan yang di lakukan tidak dapat memulihkan perekonomian indonesia dari krisis
4.      Presiden Gusdur ( Abdurahman Wahid )
Pada awal tahun 1998 rezim Orde Baru sudah tidak mampu membendung arus Reformasi yang bergulir begitu cepat. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri maka bangsa Indonesia memasuki babak baru. Yang dimulai dari Presiden BJ.Habibie segera melakukan langkah-langkah pembaruan sebagaimana tuntutan Reformasi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang menampilkan energi yang luar biasa, tekad untuk menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis yang represif (menindas) semasa pemerintahan Soeharto dan kesediaan untuk berfikir kreatif sehingga banyak pihak mengaguminya
Kelebihan
a.       Member kebebasan seluas2nya kepada setiap suku terutama tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas2nya
b.      Berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi
Kelemahan
a.       Keterbatasan fisik sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang maksimal yang berimbas pada bidang ekonomi
b.      Seringnya melakukan perjalanan luar negeri sehingga dianggap menghamburkan APBN
5.      Presiden Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001  20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesia pertama. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999.
Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001, sebelumnya dari tahun1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannya pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.
.
Kelebihan
a.       Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan.
b.       Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian me -nusakambang- kan dan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati.
c.        Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relative sehat
d.       Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.

 

Kelemahan
a.       Kurangnya pemahaman dalm bidang ekonomi sehingga keputusan yang di ambil tidak berpihak kepada rakyat
b.      Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.
c.       dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa
6.      Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
MPR pada periode 1999–2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.
Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.
Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP4R, sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto (Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukan) pada 26 Oktober 2006.[9] Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers
Kelebihan
a.       Menaikkan gaji pegawai pemerintahan sehingga semakin makmur
b.      Pro terhadap pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK
c.       Terjadi swasembada beras
Kelemahan
a.       Lebih memihak investor luar negeri dibanding dengan rakyat

PRESTASI BANGSA INDONESIA DI BIDANG KOMPETISI INTERNATIONAL

Bangga pada Indonesia?, tentuu...banyak hal yang membuat kita bangga dan tak merasa asing di dunia international.
                                               DARI SEGI PRESTASI

1. Indonesia menang di Kompetisi Software Dunia yang diikuti oleh Intitut Teknologi Bandung di Kairo, Mesir. Kemenangan diraih tim yang membawa aplikasi bernama MOSES .

2. Kontingen Indonesia tampil sebagai juara umum ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO) II tahun 2008 dengan meraih total perolehan medali sebanyak 32 medali dengan rincian adalah 12 medali emas, 9 perak dan 11 perunggu dari lima cabang olahraga yang dipertandingkan.

3. Indonesia menjadi juara umum pada International Conference of Young Scientists (ICYS) ke-16 yang berlangsung di Pszczyna, Polandia, 24-28 April 2009

4. Indonesia berada di tingkat pertama dalam urutan negara dengan warganya paling mudah tersenyum di dunia dibandingkan dengan negara lain.

5. Tim Robot Indonesia dari Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung berhasil meraih juara I dan memperoleh medali emas dalam ‘International Robot Games’ yang diselenggarakan di San Francisco, AS

6. Pasangan pembalap Indonesia ditetapkan sebagai juara satu dalam ajang bergengsi Asian Cup of Road Racing (ACRR) 2008 setelah berhasil mengalahkan beberapa pembalap asal negeri tetangga di sirkuit Balipat Binuang, Kalimantan Selatan

7. Tim Olimpiade Komputer Indonesia (TOKI) 2009 yang terdiri dari Angelina Veni Johanna (SMA 1 BPK Penabur, Jakarta), Reinardus Surya Pradhitya (SMA Kanisius, Jakarta), Risan (SMAN 1 Tangerang), dan Christanto Handojo (SMA Kanisius, Jakarta), berhasil memenangkan dua medali perak dan satu medali perunggu dari ajang International Olympiad in Informatics (IOI) 2009 di Plovdiv, Bulgaria.

8. Indonesia yang diwakili oleh Universitas Indonesia (UI) berhasil meraih jura pertama pada Scientific Research Competition yang diselenggarakan oleh Asian Pasific Dental Student Association (APDSA).

9. Pelajar Indonesia meraih prestasi gemilangl dengan menjuarai Global Enterprise Challenge (GEC) 2009. Tim Indonesia berhasil mengalahkan juara dunia tahun lalu, Selandia Baru, juara tahun 2007, Amerika Serikat, dan negara peserta dari lima benua, antara lain: Jerman, Australia, Selandia Baru, Skotlandia, Jepang, Afrika Selatan, Korea, dan Singapura.

10. Angelina Venni Johanna, siswi SMAK 1 BPK Penabur Jakarta dan Reinardus Surya Pradhitya, dari SMA Kolese Kanisius Jakarta berhasil meraih medali perak pada the “21st International Olympic in Informatics (IOI) ” yang diadakan di kota Plovdiv, Bulgaria, dari 8 hingga 14 Agustus.

11. Indonesia berhasil menyabet satu medali emas, dalam International Biology Olympiad (Olimpiade Biologi Internasional/IBO) ke-20, yang digelar 12-18 Juli 2009 di Tsukuba, Jepang.

12. “Jamila dan Sang Presiden” menyabet dua kategori kompetisi yakni “Prix de Public” dan “Prix Jury Lyceen” pada festival yang berlangsung di Kota Vesoul, Perancis.

13. Profesor Dr. Ken Kawan Soetanto. Pria kelahiran Surabaya ini berhasil menggondol gelar profesor dan empat doktor dari sejumlah universitas di Jepang. Lebih hebatnya, puncak penghargaan akademis itu dicapainya pada usia 37 tahun.

14. Kongtingen Indonesia menjadi juara umum dengan meraih enam enam emas, empat perak, dan dua medali perunggu dalam International Junior Science Olympiade (IJSO) II di Yogyakarta, 4-12 Desember 2005. Peringkat ke dua ditempati Cina dengan lima emas dan satu perak.

15. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengharumkan namaIndonesia dengan menjadi juara pertama lomba peradilan semu “The 7th Red Cross International Humanitarian Law” (the winning team) untuk kawasan Asia-Pasifik yang berlangsung pada 6 hingga 7 Maret 2009 di Hongkong

16. Qori Indonesia, Mu`min Mubarok, meraih juara pertama untuk kategori pria dalam Musabaqoh Tilawatil Qur`an (MTQ) Internasional ke-50 di Taman Peradaban Islam, Malaysia

17. Tim Kalingga dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta membawa pulang Throphy pemenang pertama dengan nilai tertinggi dalam kompetisi Simulasi Bisnis “Trust By Danone” di Paris, 2 April 2009.

18. Pelajar Indonesia Eda Islamay Qomaruddin (9), keluar sebagai juara pertama International Art Competition for Children’s Painting “Mission Rescuer 2008″ yang digelar Kementerian Urusan Situasi Darurat Bulgaria bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan IPTEK serta Kementerian Kebudayaan Bulgaria.

19. Indonesia yang diwakili I Pad meraih posisi juara pertama dan berhak meraih medali emas untuk kategori Robot Soccer pada World Robot Olympiad (WRO) yang berlangsung di SMX Convention Center Hall, Manila, Filipina pada 6 November 2010.

20. Irwan Ferdiansyah, mahasiswa Program Studi Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tulisan Transient Coupled Neutronic-Thermal hydraulic Model Analysis of Advanced Pressurized Water Reactor (PWR) meraih Golden Award dalam kompetisi penulisan karya ilmiah, Tokyo Tech Indonesian Commitment Award (TICA) pada 11 November 2010.

21. Paduan suara dari Universitas Negeri Manado (UNM) meraih juara pertama dalam kategori “Mixed Choir Adults” dalam 6th International Warsaw Choir Festival “Varsovia Cantat” yang berlangsung di Warsawa, Polandia pada 13-14 November 2010.

22. Tim Olimpiade Matematika Indonesia berhasil membawa pulang satu medali perak,empat perunggu dan satu honorable mention dari ajang International Mathematics Olympiad (IMO) ke-51 di Astana,Kazakhstan,yang berlangsung pada 2 – 14 Juli 2010 ini diikuti oleh 96 negara Yg terdiri dari 517 peserta. Satu medali perak berhasil di raih Ahmad Zaky, 8 Jakarta.Sedangkan empat medali perunggu diraih oleh Johan Gunardi ,Stefanus, Raja Oktovin, dan Tobi Moektijono. dan Ronald Widjojo harus puas dengan raihan honorable mention.

23. Di Ajang Olimpiade Fisika Internasional/ International Physics Olympiad(Ipho) 2010 Yg di adakan di Zagreb,Kroatia,akhir Juli lalu,Lima siswa SMA Indonesia meraih prestasi membanggakan dengan berhasil meraih empat medali emas dan satu perak.Medali Emas diraih Sohibul Maromi, Christian George Emor, Kevin Soedyatmiko, dan David Giovanni .Sementara Perak di raih Ahmad Ataka Awwalur Rizqi

24. Di ajang Olimpiade Kimia Internasional atau International Chemistry Olympiad (IChO) ke-42 Yg diselenggarakan di Tokyo,Jepang pada 15-27 Juli 2010, Tim Olimpiade KimiaIndonesia kembali menorehkan prestasi dengan meraih 1 medali emas,1 perak,dan 2 perunggu.Medali emas untuk Indonesia diraih atas nama Manoel Manuputty, medali perak oleh Alimun Nashira, serta perunggu oleh Stephen Haniel ,dan Agung Hartoko .Perolehan ini merupakan rekor terbaik selama Indonesia mengikuti ajang IChO selama 14 tahun.Sementara itu,tuan rumah Jepang memperoleh 2 emas dan 2 perak dan China menjadi pemenang absolut dengan menyabet 4 medali emas.

25. Para pelajar Indonesia berhasil meraih dua medali emas dan dua medali perunggu pada Olimpiade Biologi Internasional ke-21 di Changwon,Korea Selatan,12-17 Juli 2010.Dua medali emas masing-masing dipersembahkan oleh Irfan Haris, dan Harun Reza Sugito. Sementara medali perunggu masing-masing dipersembahkan oleh Danang Crysnanto dan Thoriq Salafi.

26. Tim Indonesia berhasil memperoleh tiga medali perak dan dua perunggu di ajang Olimpiade Internasional Astronomi dan Astrofisika ke-4 (4th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics/IOAA) tingkat pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Yg digelar di Beijing,Republik Rakyat China,12-21 September 2010.Tim nasional Indonesiabersaing dengan 24 tim lainnya dari 22 negara untuk uji teori,pengamatan,praktik pengolahan data,dan kompetisi tim.Perolehan medali perak tim Indonesia tersebut di antaranya diraih oleh Raymond Djajalaksana, Anas Maulidi Utama, serta Hans Triar Sutanto. Sementara itu,medali perunggu diraih oleh Ahmad Raditya Cahya dan Widya Ageng Setyo Tetuko.

27. Tim Olimpiade Indonesia meraih tempat ketiga dalam perolehan medali emas terbanyak di ajang Olimpiade Internasional Kebumian (International Earth Science Olympiad) ke-4 di Yogyakarta,19-28 September 2010.Sebagai tuan rumah IESO ke-4 ini,Indonesia berhasil meraih dua emas dan enam perak.Peringkat pertama diraih kontingen Taiwan dengan tiga emas dan satu perak,diikuti tim Korea Selatan dengan dua emas.Medali emas Indonesia diraih Rio Nugroho, sedangkan tiga medali perak diraih oleh Kamil Ismail, Mikey, dan Asri Oktavioni. Sementara itu tim B Yg juga menyumbangkan satu medali emas di raih oleh Ega Gita Prasastia ,dan tiga medali perak diraih Ardy Ramadhan ,Fajar Febiani Amanda, dan I Wayan Punia Raharja.

28. Indonesia berhasil menjadi juara umum pada Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat Dunia Ke-17 atau 17th International Conference of Young Scientists (ICYS) pada 12-17 April 2010 di Denpasar, Bali. Tim Indonesia yang berkompetisi di semua bidang lomba, yakni Ilmu Fisika, Matematika, Komputer, dan Ekologi meraih tujuh medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu.

29. Tim Olimpiade Indonesia meraih tempat ketiga dalam perolehan medali emas terbanyak di ajang Olimpiade Internasional Kebumian (International Earth Science Olympiad) ke-4 di Yogyakarta, 19-28 September 2010
        





Wednesday, April 10, 2013

Ketika arsip Negara Hilang

Judul itu yang dialami oleh Indonesia ketika kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia saat itu hanya membuktikan melalui adanya patrol AL Belanda di kawasan tersebut tahun 1895 sampai 1928 termasuk kehadiran kapal AL Belanda Lynx ke Sipadan pada November 1921, adanya survey hidrografi kapal Belanda Macasser di perairan Sipadan pada Oktober dan November 1903. Patroli ini dilanjutkan oleh patrol TNI AL. Selain itu, bukti yang diajukan adalah adanya kegiatan perikanan nelayan pada tahun 1952 sampai 1960an dan awal 1970an. Berbeda dengan Malaysia membuktikan dengan hukum Inggris yaitu Turtle Preservation Ordinance 1917, perijinan kapal nelayan kawasan Sipadan Ligitan, regulasi suaka burung tahun 1933 dan pembangunan mercusuar pada tahun 1962 dan 1963. Semuanya adalah produk hukum pemerintah kolonial Inggris.

*) Pengajar Tidak Tetap Mata Kuliah Manajemen Kearsipan di Universitas Negeri Semarang
Hasil voting hakim Mahkamah Internasional sangat mengagetkan bahwa Sipadan dan Ligitan milik Malaysia dengan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim) artinya pemerintah kolonial Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administrasi secara nyata berupa ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi marcusuar sejak 1960an.  Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sangat lemah dalam masalah administrasi. Jangankan mengarsip, menata pada barang kepemilikan saja belum tercatat (Sipadan Ligitan tidak tercatat dalam pengaturan wilayahnya).
Opini keliru kebanyakan orang adalah orang mencari arsip jika ada suatu sengketa. Berarti dia berasumsi bahwa arsip tidak memiliki nilai daya guna dan dia tidak mengetahui makna arsip. Demikian juga Negara akan mencari bukti-bukti mengenai kepemilikannya jika ada Negara lain mengusiknya. Melihat kondisi ini, orang enjoy jika permasalahan tidak muncul, demikian juga Negara merasa nyaman jika Malaysia (saat itu) tidak menggangu.
Akan terjadi musibah, jika orang yang mengganggu atau Negara yang mengusiknya akan mempermasalahkan ke pengadilan karena secara administrasi orang atau Negara tersebut lemah. Jika diasumsikan orang yang memiliki SIM C merasa tenang selama mengendarai sepeda motor. Dia merasa nyaman meskipun selama perjalanan melewati Polisi yang berpatroli, berbeda dengan orang yang tidak memiliki SIM yang mengendarai sepeda motor akan merasa tidak nyaman selama berkendara meskipun dia selama berkendara melihat pemandangan yang indah di sekitarnya akan tetapi tidak merasakan pemandangan itu di depan mata karena rasa ketidaknyamanan. Itulah gambaran Indonesia saat itu yang lemah dalam mengarsip maka pantas kehilangan kedua pulau tersebut.
Negara harus dapat mampu mencatat kekayaan yang dimilikinya baik berupa wujud benda dan non benda. Wujud benda berupa fisik yang dapat dilihat secara kasat mata seperti naskah, candi, pulau, tanah, arca, batuan, bangunan, kaset, cd, laptop, patung, dan lainnya. Wujud Non benda berupa nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti tarian, kepercayaan, kebudayaan, nyanyian, dan lainnya. Kedua benda tersebut jika memiliki nilai guna maka disebut dengan arsip.
Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa masyarakat belum memahami makna arsip. Dengan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara seperti Apa itu arsip? Ada berapa arsip itu? Apa Saudara memiliki arsip? Apa manfaat arsip? Bagaimana mendapatkan arsip? Mengapa mendapatkan arsip? Di mana arsip didapatkan? Bagaimana cara menyimpan arsip? Dan pertanyaan lainnya. Dari beberapa pertanyaan mengenai arsip maka sedikit orang yang dapat menjawabnya. Berbeda dengan pertanyaan seperti apa Saudara memiliki KTP? Apa itu KTP? Ada berapa KTP yang Saudara miliki? Apa manfaat KTP? Bagaimana mendapatkan KTP? Mengapa mendapatkan KTP? Di mana mendapatkan KTP? Bagaimana cara menyimpan KTP? Dan pertanyaan lainnya. Jika menggunakan kata “KTP” maka orang menjawab dengan cepat dan mampu menjelaskan secara detail. Padahal dalam manajemen kearsipan bahwa KTP adalah arsip karena suatu dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan, dan dipelihara.
Kejadian tersebut membuktikan bahwa masyarakat masih belum paham makna arsip. Jika masyarakat saja seperti itu maka peristiwa hilang Surat Perintah Sebelas Maret, rapuh hari Kesaktian Pancasila, lengser bapak Hendarman Supandji (tidak ada surat pengangkatan dari presiden) dan peristiwa lainnya maka pantas dikatakan Negara galau arsip karena mereka ceroboh dalam mengarsip. Padahal arsip sangat penting bagi kelangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa. Komponen Negara terkecil adalah masyarakat. Ia sebagai subkomponen yang harus dioptimalkan dalam memahami makna arsip demi kelangsungan kehidupan masyarakat, Negara dan bangsa.
Dari penjelasan tersebut di atas maka permasalahannya adalah (1) Bagaimana mengupayakan masyarakat memahami arsip sehingga Negara dapat tertib dalam menjalankan administrasi? (2) Nilai guna apa yang terkandung dalam arsip sehingga masyarakat tidak menyepelekannya? (3) Bagaimana peran arsip dalam menjaga kedaulatan Negara? (4) Kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penyelamatan arsip untuk menjaga kedaulatan Negara?
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya masyarakat memahami arsip sehingga Negara dapat tertib dalam menjalankan administrasi, mengetahui nilai guna arsip sehingga masyarakat tidak menyepelekannya mengetahui peran arsip dalam menjaga kedaulatan Negara dan mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penyelamatan arsip untuk menjaga kedaulatan Negara.
PEMBAHASAN
Negara Sadar Arsip
Berbekal masyarakat sadar arsip maka dalam konteks lebih luas Negara harus lebih sadar arsip. Berbicara arsip bukan berarti tumpukan kertas yang bertumpuk, surat masuk, surat keluar, buku ekspedisi dan lainnya. Semuanya adalah bagian terkecil dari pekerjaan arsip. Arsip adalah segala kertas naskah buku, foto, film, microfilm, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan aslinya atau salinannya serta dengan segala cara penciptaannya, data yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijaksanaan, keputusan, prosedur, pekerjaan atau kegiatan pemerintah yang lain atau pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Cara termudah menuju Negara sadar arsip adalah masyarakat memahami arsip sebagaimana definisi di atas. Key word  definisi itu adalah apapun dokumen jika di dalamnya terkandung informasi dinamakan arsip. Itulah yang dilakukan penulis dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai arsip, pendampingan kepada pegawai kelurahan mengenai sistem penyimpanan kearsipan, anak muda dalam menyimpan file di laptop (sistem arsip berbasis komputer), dan lainnya. Jika semua komponen memaknai arsip sesuai dengan definisi arsip maka Negara tertib administrasi melalui kearsipan mudah terwujud.
Nilai Guna ALFRED
Menurut Vernon VB, nilai guna warkat tercermin dalam satu istilah ALFRED (Administrative, Legal, Fiscal, Research, Educational, and Documentary). Artinya masyarakat atau Negara jangan sekali-kali menghilangkan dokumen yang memiliki nilai administrasi, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dan dokumentasi). Contoh Supersemar adalah arsip yang memiliki semua nilai guna tersebut (pada saat itu). Secara administrasi jelas bahwa surat itu dikeluarkan oleh presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto. Pada saat itu beliau secara power hukum sangat kuat. Dari dua sisi nilai saja, jelas Supersemar adalah arsip namun menjadi berkurang nilai dokementasi (saat sekarang) karena hilang surat tersebut padahal jika surat itu masih maka semua rakyat Indonesia akan menghargai pelaku-pelaku dalam isi surat perintah tersebut dan membuktikan perjuangan pahlawan Negara kita. Berbeda ceritanya jika surat itu hilang, lalu nilai pendidikan juga pudar. Apakah sekarang di sekolah diajarkan surat “ampuh” supersemar? Jika waktu penulis sekolah itu menjadi sesuatu yang luar biasa tetapi sekarang terkesan biasa karena bukti fisiknya tidak ada sehingga seakan-akan ada kegalauan dalam sejarah nasional bangsa Indonesia. Nah, di sinilah letak arsip dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa arsip dapat dinikmati oleh generasi sekarang meskipun para pelaku sudah meninggal dunia. Dengan demikian masyarakat atau Negara tidak akan menyia-nyiakan sedikitpun arsip yang dimilikinya.

Bank Informasi
Arsip merupakan pusat informasi yang lengkap. Satu dokumen dapat dimaknai berbagai sudut informasi. Sebagaimana contoh pada pendahuluan di atas bahwa Malaysia mendapatkan Sipadan dan Ligitan bukan atas kegiatannya sendiri tetapi atas kegiatan hukum Inggris yang dilakukan pada tahun 1917, 1933, 1962 dan 1963 jauh sebelum Federasi Malaysia dengan keanggotaan Sabah dibentuk pada 16 September 1963. Secara implisit berupa dokumen Turtle Preservation Ordinance menujukkan bahwa arsip tersebut memiliki nilai eksplisit berupa legislasi, yudisial, dan administrasi. Kekuatan dokumen tersebut sangat kuat di dunia Internasional. Ini menunjukkan bahwa arsip merupakan bank informasi apa pun mulai dari hukum, sejarah, ilmu pengetahuan. Bank informasi tersebut berguna bagi pihak yang bersangkutan (intern) dan ekstern. Intern adalah bagi organisasi tersebut meliputi ketua, sekretaris, anggota, dan lainnya. Ekstern meliputi pihak dari luar organisasi yang membutuhkan data-data tersebut. Sekecil apa pun benda atau dokumen yang mengandung informasi maka harus disimpan. Terlebih dokumen tersebut memiliki kemaslahatan bagi kehidupan Negara maka harus disimpan karena mengandung historis dan yurudis yang kuat sehingga bukan suatu berita atau informasi yang invalid yang akan terekam bagi Negara tersebut. Alangkah beruntungnya saat itu Malaysia yang memiliki penjajah Inggris yang sudah mampu mengarsipkan kedua pulau tersebut dalam suatu dokumen sehingga Malaysia dapat warisan dua pulau itu.
Distorsi Sumber
Kendala yang dihadapi oleh Negara dalam penyelamatan arsip untuk menjaga kedaulatan Negara adalah distorsi sumber atau ketidak jelasan sumber seperti penemuan Indonesia Raya tiga Stanza ditemukan di server Belanda padahal Roy Suryo pada pemberitaan (saat itu) telah menemukannya pada server universitas di Belanda. Untuk mendapatkan arsip dengan kualitas muttafiqun alaih (meminjam istilah hadis) maka tidaklah mudah. Sumber yang kredibel harus didapatkan, artinya konsistensi, keajegan kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya memiliki nilai yang tetap, dan tidak berubah-ubah dalam situasi yang cepat.  Jenis arsip yang memiliki nilai guna informasi historis meskipun habis masa retensinya maka tetap digunakan seperti teks proklamasi. Teks tersebut memiliki sumber yang valid berdasarkan pada saksi sejarah baik pelaku maupun bukti fisik. Saksi sejarah berupa tokoh pemuda yang saat ini masih hidup, tentara veteran, ahli sejarah dan lainnya. Bukti fisik berupa naskah tulisan yang terarsip, naskah ketikan yang tersimpan, rekaman video proklamasi presiden Sukarno, dan lainnya. Hal ini menjadikan sumber tersebut kuat. Berbeda dengan sebuah arsip yang memiliki distorsi sumber maka nilai informasi menjadi invalid dalam membuktikan kebenaran informasi. Terlebih jika informasi tersebut hanya berupa ucapan kata atau kutipan yang tidak bersumber maka jika seperti ini bukan dikatakan sebuah arsip karena arsip memiliki nilai guna. Semakin banyak sumber yang mendukung kebenaran informasi dari satu arsip maka akan semakin muttafib alaih informasi yang terkandung di dalamnya.
Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas maka simpulan peranan arsip dalam menjaga kedaulatan negara dilakukan dengan (1) Negara sadar arsip harus dimulai dari komponen terkecil yang ada di Negara yaitu masyarakat sadar arsip, (2) “sesuatu” apa pun baik benda atau dokumen yang memiliki nilai guna ALFRED dinamakan arsip sehingga “sesuatu” itu harus disimpan, dipelihara, diamankan, dan dirawat (3) Arsip merupakan bank informasi yang mampu memberikan tafsiran makna dari sisi legislasi, yudisial, dan administrasi yang diakui oleh Internasional serta bermanfaat bagi pihak intern dan ekstern, (4) untuk mendapatkan arsip dengan nilai guna tinggi dibutuhkan sumber yang muttaqiun alaih yang keajegan dan konsistensi informasi tersebut tetap dengan didukung multi sumber berupa subjek berupa pelaku dan sumber objek berupa bukti fisik.
Daftar Pustaka
Mulyono, S. Partono dan Kuswantoro, A. 2012. Manajemen Kearsipan. Semarang : Unnes Press.
Martono, E. 1990. Kearsipan(record Managemen dan Filing dalam Prakktek Perkantoran Modern). Jakarta : Karya Utama.
Prasetiyo. A. 2012. Sengketa RI-Malaysia tentang Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan.  diupload tanggal  8 Mei 2012. Didownload pada tanggal 22 Oktober 2012 pada www.agus-prasetiyo.blogspot.com.
News Detik. 2007. Tak Benar Indonesia Raya 3 Stanza Ditemukan di Server Belanda. Diupload tanggal 6 Agustus 2007, didownload pada tanggal 22 Oktober 2012 http://www.news.detik.com.
*) Pengajar Tidak Tetap Mata Kuliah Manajemen Kearsipan di Universitas Negeri Semarang

Friday, March 15, 2013

Prasejarah,Kerajaan,VOC belanda,Perang Dunia,kemerdekaan,Orde Baru, sampai SBY

                                                                                                                                                                                                                  

    Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah 
oleh Manusia Jawa” pada masa sekitar 1,7 jt an tahun yang lalu. Periode dalam sejarah Indonesia dapat
dibagi menjadi lima era: era pra kolonial, munculnya kerajaan-kerajaan HinduBuddha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan;  era kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 
hingga pertengahan abad ke-20; era kemerdekaan, pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) 
sampai jatuhnya Soekarno (1966); era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (19661998); 
serta era reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

 Prasejarah
      Secara geologi, wilayah Indonesia modern muncul kira-kira sekitar masa Pleistocene
 ketika masih terhubung dengan Asia Daratan. Pemukim pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah 
manusia Jawa pada masa sekitar 500.000 tahun lalu. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini 
terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es.
  
      Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama.
 Bukti pertama yang menunjukkan penghuni pertama adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 
2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores” (Homo floresiensis) di Liang Bua, Flores, membuka kemungkinan masih bertahannya H. erectus hingga masa Zaman Es terakhir
Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai
 Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 50.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia.  Mereka, yang berciri rasial berkulit gelap dan berambut ikal rapat (Negroid), menjadi nenek moyang
 penduduk asli Melanesia (termasuk Papua) sekarang dan membawa kultur kapak lonjong (Paleolitikum)
. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang  sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi  (kebudayaan Dongson). Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan  gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke  arah timur atau berkimpoi campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku  serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah (bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM), 
beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktek-praktek megalitikum, serta pemujaan roh-roh (animisme) serta benda-benda keramat (dinamisme). 
Pada abad pertama SM sudah terbentuk pemukiman-pemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan.

 Era pra kolonial
     Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa  dan Sumatra sekitar 200 SM. Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat sekitar tahun 400. Pada tahun  425 agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut. Pada masa Renaisans Eropa, Jawa dan Sumatra telah  mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dan sepanjang dua kerajaan besar yaitu Majapahit di Jawa  dan Sriwijaya di Sumatra sedangkan pulau Jawa bagian barat mewarisi peradaban dari kerajaan Tarumanagara  dan Kerajaan Sunda.
      Di saat Eropa memasuki masa Renaisans, Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan  tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan  puluhan kerajaan kecil yang sering kali menjadi vazal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam  semacam ikatan perdagangan (seperti di Maluku).

 Kerajaan Hindu-Buddha
    Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha.Prasasti Tugu peninggalan Raja Purnawarman dari Taruma.Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di  wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan  dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha  Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang  sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung  Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih  Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang  kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa  Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita  Ramayana.

 Kerajaan Hindu-Buddha
     Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha  yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke -7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching  mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah  sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan  Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil  memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh  Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan  Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.

 Kerajaan Islam
   Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah  sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat  internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan  Bani umayyah di Asia Barat sejak abad 7. Menurut sumbersumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga  abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam  pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja  Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari  Khilafah Bani Umayah meminta dikirimkan da`i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi:  Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam  kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon  gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak  12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan.
 Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak,  tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat  mengajarkan  Islam kepada saya dan  menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam.  Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan  oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.
    Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam  bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225H atau 12 November tahun 839M.  Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440.  Rajanya seorang Muslim bernama Bayang Ullah.
    Kesultanan Islam kemudian semikin menyebarkan ajaranajarannya ke penduduk dan melalui pembauran,  menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatra. Hanya Bali  yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang  besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.
  Penyebaran Islam dilakukan/didorong melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan islam yg datang dari luar Indonesia, maka  untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh  inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam  dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan/kesultanan lah yang  pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kesultanan/Kerajaan penting termasuk Samudra Pasai, Kesultanan  Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram di Yogja / Jawa Tengah, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di  Maluku di timur.

 Kolonisasi Belanda
    Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia,  dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaankerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit.  Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika  berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350  tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang  Jawa BritaniaBelanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia,  Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian  orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati  kebangkrutannya.

 VOC
    Pada abad ke-17 dan 18 HindiaBelanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun  oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische  Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di  wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama  Jakarta.
    Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempahrempah di Nusantara.  Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut.  Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan  Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau  tersebut dengan pembantu pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal  Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan   Banten.
 Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di  bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah  pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun  1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam  sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada  saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa  kekayaan yang besar kepada para pelaksananya – baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam  paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.
    Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika  (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi  orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah HindiaBelanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di  sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.

 Gerakan nasionalisme
 Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, [Serikat Dagang Islam] dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun  1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, [Budi Utomo]. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I  dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda  dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena  kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.

 Perang Dunia II
     Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. HindiaBelanda mengumumkan  keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang  bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai  penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima  bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir  dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

 Era Jepang
  Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk  pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad  Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan  Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut.  Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat  perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan  campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
    Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan  individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga  sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu  Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang  menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

 Era kemerdekaan
 Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada  16 Agustus, Soekarno membacakan Proklamasi” pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar  melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah  Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.
 Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai  Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang  beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen  sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada  31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan  (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi,  Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

 Perang kemerdekaan
     Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan,  melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik  maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.
 Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan  Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta  sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun  peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal  Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

 Demokrasi parlementer
     Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undangundang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana  dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada  partaipartai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah  yang stabil susah dicapai.
Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan  Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undangundang yang  berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.

 Demokrasi Terpimpin
     Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai  sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen  Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi  1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak  hambatan.
 Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label Demokrasi  Terpimpin. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung  para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin  tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi  yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negaranegara komunis Asia dan  kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di  dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada  partai komunis seperti di negara-negara lainnya.

 Konfrontasi Indonesia-Malaysia
     Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah  rencana neo-kolonial” untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan  pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi  perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan  Malaysia anggota tidak tetab Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri  negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan  Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga  konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu  oleh  Inggris).

 Nasib Irian Barat Konflik Papua Barat
     Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat  pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahansendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961.
 Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan  penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara  pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar  setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada  Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadapa Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

 Gerakan 30 September / G30 S PKI
     Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk  memperkuatdukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk  Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
 Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang  disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat  saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan  situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian  dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan  Bali.

 Era Orde Baru
   Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia  menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia  bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah  Indonesia diterima pertama kalinya.Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan  5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978,  1983, 1988, 1993, dan 1998.
    Presiden Soeharto memulai Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah  kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.  Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh  kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi  didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakankebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam  secara besarbesaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.  Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.  Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.

 Irian Jaya
 Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan Act of Free Choice” (Aksi Pilihan  Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepalakepala daerah Irian dipilih dan kemudian  diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan  Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada  Indonesia.  Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitasaktivitas gerilya berskala kecil pada  tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah  1998,pernyataanpernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

 Timor Timur
    Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal  sebagai Timor.Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis  di Portugal, pejabat  Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin,  sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi  partaipartai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari  Portugal.
  Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia, yang mempunyai dukungan  material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia,  berharap,dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam,  serta lokasiyang strategis.Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor  Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat  Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.
 Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah  pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya  memilihuntuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan  pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.
Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang menintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia,  dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga  kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002.

 Krisis ekonomi
 Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis  finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas  ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat.  Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah  gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto  mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto  kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

 Era reformasi Pemerintahan Habibie
 Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan  dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi  kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

 Pemerintahan Wahid
 Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno,  Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari  seluruh suara; Golkar (partai Soeharto – sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai  Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik  Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid  membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan  reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.
 Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi  yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi  konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang  ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para  militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

 Pemerintahan Megawati
 Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.

 Pemerintahan Yudhoyono
 Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.
Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.




  

Aceh, Soekarno, dan Megawati.
   
Khusus kepada saudara-saudaraku di Aceh, bersabarlah. Bila kelakCut Nya’ memimpin negeri ini, tak akan saya biarkan setetes  pundarah rakyat menyentuh Tanah Rencong yang begitu besar jasanyadalam menjadikan Indonesia merdeka.  Kepada kalian saya akanberikan cinta saya, saya akan berikan hasil Arun-mu, agar rakyatdapat menikmati  betapa indahnya Serambi Makkah bila dibangundengan cinta dan tanggungjawab antarsesama warga bangsa,  bangsaIndonesia!
Pidato itu disampaikan Megawati Soekarnoputri saat menjabat wakilpresiden– dengan menangis terisak-isak  pada tanggal 29 Juli 1999,disaksikan jutaan rakyat Indonesia karena disiarkan langsung oleh televisi nasional.  Bagi rakyatAceh, janji yang diucapkan oleh Megawati sambil menangis terisak- isak bukanlah Hal yang baru.  Karena pada saat awal kemerdekaan, tepatnya 17 Juni1948, di Banda Aceh, ayah Megawati, Presiden  Soekarno, juga menangis terisak-isak di depan Tgk Muhammad Daud Beureueh.
Disaksikan sejumlah tokoh dan pedagangAceh, Soekarno berkata kepada Daud Beureueh,Kanda tidak  percayapadaku? Buat apa aku menjadi Presiden kalau aku tidak dipercaya?Saat itu, Daud Beureueh selaku  Gubernur Militer Aceh, menyodorkankepada Soekarno konsep diberlakukannya syariat Islam di Aceh,  jika kelak penjajah Belanda terusir dari bumi Indonesia.
 Soekarno setuju, tetapi menolakmembubuhkan tandatangannya. Setelah beberapa kali didesak olehAbu  Beureueh (sapaan Tgk Muh Daud Beureueh), akhirnya keluarlahtangisan yang terkenal itu dari Sang Presiden,  sehingga Abu Beureuehtidak sampai hati untuk mendesak Soekarno membubuhkantandantangannya pada  konsep yang telah disodorkan.
Tetapi, seperti tercatat dalam sejarah, setelah Belanda terusir,Soekarno bukan menepati janjinya untuk  memberlakukan syariatIslam di Aceh. Malah, pada tahun 1950, melalui Perppu No 5/1950,Aceh dilebur ke  dalam Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentumenyakitkan hati rakyat Aceh yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan RI dengan derai air mata, darah, dan nyawa. Ibarat airsusu dibalas dengan air tuba!
Tidak perlu heran jika akhirnya rakyat Aceh melawan PemerintahanSoekarno dengan bergabung dalam  gerakan DI/TII. Dan sejarahkembali membuktikan, perlawanan DI/TII di Aceh tidak dapatditaklukkan   dengan senjata. Padahal DI/TII di Jawa Barat danSulawesi Selatan telah dapat dikalahkan. Akhirnya, melalui  Misi Hardi(Mr Hardi, Wakil Perdana Menteri I) pada 25 Mei 1959, dilakukan perundingan. Hasilnya, Aceh  kembali menjadi provinsi tersendiri dandiberikan keistimewaan sehingga disebut Daerah Istimewa Aceh.Namun  dalam praktiknya, keistimewaan itu sama sekali tidak. Kembalihati rakyat Aceh dilukai.
 Apalagi, sejak ditemukannya ladang gas Arun pada tahun 1974, samasekali rakyat Aceh tidak merasakan  manfaatnya. Megawati, dalampidatonya tadi, berjanji akan mengembalikan hasil gas Arun kepadarakyat Aceh.  Kenyataannya? Jauh panggang dari api. Setelah Megawatimenjadi Presiden RI, jangankan dikembalikan  hasilnya, malah gasArun seluruhnya diekspor keluar negeri demi mendatangkan devisanegara. Akibatnya,  pabrik pupuk yang ada di Aceh yakni ASEAN AcehFertilizer (AAF) dan Pupuk Iskandar Muda (PIM)  terpaksa berhentiberoperasi. Jika akhirnya gas Arun seluruhnya dialokasikan keluarnegeri, untuk apa pemerintah  membangun pabrik pupuk baru di Acehyang bernama PIM 2?

     Bukankah PIM 2 menjadi proyek mubazir yang akhirnya memberatkankeuangan negara karena pabrik  dibangun dengan pinjaman luarnegeri? Masalah gas Arun belum seberapa. Yang lebih menyakitkanlagi, janji  yang diucapkan Megawati sebelum dirinya menjadi PresidenRI. Janji _bila kelak Cut Nya’ memimpin negeri ini,  tak akan mengalirsetetes pun darah rakyat Aceh” embali dilanggarnya sendiri denganmenggelar operasi militer  untuk menggantikan Daerah Operasi Militer(DOM). Di masa darurat militer dan darurat sipil itu, tidak  diketahuidengan pasti berapa banyak darah rakyat sipil Aceh tidak berdosayang tumpah di bumi Serambi  Makkah; berapa nyawa yang hilangpercuma; dan berapa banyak harta benda yang terkuras akibat konflik senjata yang berkepanjangan antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka(GAM).
Pemerintahan Megawati dapat mengatakan ini adalah ekses atau risikodari darurat militer dan darurat sipil.  Tapi dia lupa dengan janjinyasendiri, apalagi dia menyebut dirinya Cut Nya’ ketika mengucapkanjanji itu.  Seolah menggambarkan dia seperti pahlawan yang sangatdihormati oleh rakyat Aceh, Cut Nya’ Dhien.  Ternyata sejarah berbicaralain. Tidak mengherankan suara PDIP pada Pemilu 2004 lalu di Acehmenurun drastis.  Rakyat Aceh juga lebih memilih Amien Rais danSusilo Bambang Yudhoyono dibandingkan Megawati pada  pemilupresiden (pilpres) lalu.Kerancuan logika PDIP Kini, setelah Susilo Bambang Yudhoyono-JusufKalla memerintah dan memutuskan membuka kembali perundingandengan GAM di Helsinki agar konflik  bersenjata yang sudah hampirberusia 30 tahun bisa dihentikan – muncul reaksi penolakan dari PDIPlewat  berbagai pernyataan di media massa, baik resmi maupun tidakresmi.

    Berbagai argumen dikemukakan, di antaranya, mengapa perundingandilakukan di luar negeri sehingga  terjadi internasionalisasi masalahAceh, padahal persoalan Aceh adalah urusan dalam negeri; GAMadalah  pemberontak kenapa tidak ditumpas habis saja; MoU diHelsinki adalah perjanjian kesepakatan antara  pemerintah RI denganpetinggi GAM yang berkewarganegaraan asing dan dilakukan di luarnegeri, sehingga  merupakan perjanjian internasional yang butuhpersetujuan DPR; Isi MOU di Helsinki yang mengakomodir  keinginanGAM untuk membentuk parpol lokal di Aceh akan memicu daerah lainmenuntut hal yang sama dan  akan menimbulkan gerakan separatisyang berujung disintegrasi Indonesia.
 Dari argumen di atas, terlihat ketidakkosistenan dan kerancuan logikayang dikembangkan PDIP dalam melihat  perundingan Helsinki.Dikatakan perlu persetujuan lembaga DPR karena MoU dengan GAMadalah perjanjian  internasional, padahal sejak awal PDIP menolakinternasionalisasi masalah Aceh. Bukankah dengan demikian  yangmenginternasionalisasi Aceh adalah PDIP sendiri? Di mana pun didunia ini, setiap perundingan selalu di luar  negeri. Karena yangberunding adalah pemberontak dan pemerintahan yang sah. Bisa kitalihat kasus Moro di  Filipina yang berunding di negara lain dan selaluada mediator. Bahkan Indonesia pernah menjadi mediator  perundingantersebut.
Dengan kenyataan lima juru runding GAM yang berada di Acehditangkap aparat sewaktu kesepakatan CoHA  dulu gagal, tentupetinggi GAM akan berpikir seribu kali bila perundingan dilakukan diIndonesia, apalagi tanpa  mediator yang netral. Sejak GAMdiproklamirkan pada tahun 1976, Pemerintah RI selalu berusahamenumpas  habis gerakan tersebut lewat berbagai operasi militer.Kenyataannya, setelah hampir 30 tahun GAM masih eksis,  bahkanmakin solid.
Panglima perang GAM boleh terbunuh tetapi dengan segera timbulpenggantinya. Contohnya Panglima GAM,  Tgk Abdullah Syafii,digantikan oleh Muzakir Manaf. Upaya pemerintah untuk menyeretHasan Tiro dan kawan- kawan sebagai petinggi GAM di Swedia ke mejahijau, sampai saat ini tak membuahkan hasil. Memang,  pilihanberunding dengan GAM harus diambil oleh Pemerintah RI untukmenyelesaikan masalah Aceh secara  permanen. Apalagi musibahtsunami yang merenggut ratusan ribu jiwa rakyat Aceh belum hilangdari ingatan kita.  Itu menjadi hikmah bersama bahwa kekuasaanmanusia tidak berarti apa-apa dibandingkan kekuasaan Allah  SWT.Soekarno melakukan hal sama Soekarno pun, karena tidak berhasilmemadamkan gerakan DI/TII di Aceh,  mengutus Mr Hardi untukberunding, dan akhirnya menerima sebagian tuntutan Abu Beureuehwaktu itu. Ini juga  menjawab pertanyaan petinggi PDIP mengapa yangdiutus ke Helsinki pejabat setingkat menteri, toh dulu pun  Soekarnomelakukan hal yang sama. Menyangkut  parpol Lokal, inipun bukan halyang aneh. Mengingat saat Soekarno berkuasa, banyak parpol lokalyang  mengikuti Pemilu 1955. Parpol lokal tersebut tidak ada yangmenyebabkan timbulnya gerakan separatis.
Sejarah memperlihatkan munculnya gerakan separatis di Indonesiabukan disebabkan oleh parpol lokal,  melainkan karena ketidakadilanantara pusat dan daerah. Bahkan, melihat ketidakpekaan anggota DPRsaat  ini yang menuntut kenaikan gaji dan melancong ke luar negerisaat rakyat menderita– bukan tidak mungkin  akan membuat rakyatmuak pada partai yang ada. Sehingga mereka akan menuntutdiperkenankannya partai  lokal yang mewakili aspirasi rakyat di daerahuntuk mengikuti pemilu. Penolakan parpol nasional mengakomodir parpol lokal, sebenarnya bukan terletak ada masalah disintegrasi. Tapilebih dikarenakan parpol nasional seperti  PDIP takut kehilanganpopularitasnya di mata rakyat.
Pascaperundingan
Senin, 15 Agustus 2005, adalah hari yang sangat bersejarah bagibangsa Indonesia, khususnya rakyat Aceh,  yang telah lamamendambakan kedamaian di Serambi Makkah, Karena MoU AcehDamai akhirnya ditandatangan i oleh Pemerintah RI dengan GAM diHelsinki, Finlandia. Insya Allah, dengan adanya MoU Aceh Damai,  usaisudah konflik bersenjata di Aceh yang telah berusia lebih seperempatabad. Kemudian, segala aspirasi rakyat  Aceh dapat disampaikan dalamsuasana terbuka, demokratis, dan damai.
Meskipun demikian, kita tidak boleh terlalu optimistis. Karena jalanpanjang nan terjal telah menghadang di depan  mata. PelaksanaanMoU Aceh Damai di lapangan, adalah titik krusial yang harus menjadiperhatian serius kedua  belah pihak, baik GAM maupun pemerintah.Walau pun minoritas, GAM masih mempunyai faksi garis keras yang menentang MoU tersebut. Termasuk dalam kelompok ini kaum ultranasionalis, pedagang senjata yang  oportunistik, maupun para kriminalyang selama ini mengambil kesempatan dengan mengatasnamakantentara  GAM atau TNI.
Mengandalkan Aceh Monitoring Mission (AMM) sebagai pihakpemantau pelaksanaan kesepakatan damai  saja tidak lah cukup.Karena area konflik di Aceh yang cukup luas dan setiap saat memungkinkan,
setiap orang ataupun kelompok mengambilkesempatan untuk kepentingan kelompoknya. Apalagi anggota  AMMwalaupun netral karena berasal dari negara asing, tidak menguasaimedan konflik yang sesungguhnya.  Karena itu, butuh dukungansepenuh hati dari kedua belah pihak yang bertikai selama ini untukturut membantu  tugas AMM dan kerelaan hati untuk menerima

hukuman, apabila ada anggota ataupun oknum GAM maupun TNI yang
melakukan kesalahan.
Memang agak sulit mengharapkan rasa saling percaya dapat tumbuhdalam sekejap, mengingat sebelumnya  kedua belah pihak telahbertikai cukup lama. Tapi kalau diniatkan sungguh-sungguh, insyaAllah akan berhasil. Sebaliknya, bila pelaksanaan kesepakatan damaihanya setengah hati, bukan  saja akan membuat kecewa rakyat Aceh,tetapi akan memunculkan GAM-GAM baru” yang lebih radikal dibanding sebelumnya. Untuk itu kita harus belajar dari sejarah. Apayang sudah kita janjikan harus kita tepati.  Sebab MoU Aceh Damaiadalah kado Ulang Tahun RI ke-60 yang tidak ternilai harganya




Indonesia Di antara Pertarungan Pengaruh Asing.

    Sejak awal Masehi – atau mungkin lebih tua dari itu – wilayah yang kini disebut NKRI” (Negara Kesatuan  Republik Indonesia), bahkan Asia Tenggara telah menjadi wilayah saling silang dan saling padu pengaruh asing  semisal Cina, India, Arab, Persia dan Eropa. Hingga abad-16 hal tersebut berlangsung relatif damai, semua  untung. Boleh dibilang tidak ada apa yang disebut dengan penjajahan.

    Suasana damai tersebut berubah pada abad-16, ketika sejumlah bangsa-bangsa Eropa/Barat hadir ke Asia Tenggara – termasuk ke Kepulauan Indonesia. Mereka hadir dengan perilaku  yang berbeda dengan bangsa-bangsa sebelumnya, yaitu memaksakan kehendaknya kepada fihak lain sehingga berkobar konflik yang berdarah -darah. Selain bersaing dengan bangsa Asia, mereka juga bersaing sengit dengan sesamanya – juga hingga  berdarah-darah. Khusus di Indonesia – waktu itu dikenal dengan Nederlandsch Indiche, masuk abad-20 bangsa  Eropa yaitu Belanda memastikan diri sebagai pemenang persaingan dan menjadi penguasa/penjajah. Dengan  pengecualian di Kalimantan harus berbagi dengan Inggris, di Timor harus berbagi dengan Portugis dan di Papua  harus berbagi dengan Jerman dan Australia.

     Perang Dunia-2 (1939-45) berakibat sejumlah bangsa-bangsa di Asia Tenggara meraih kemerdekaan, ada yang melalui transisi namun ada yang melalui revolusi semisal  Indonesia.

     Kemerdekaan yang diraih tersebut ternyata tidak dapat mengembalikan suasana saling silang dan saling padu  pengaruh asing untuk berlangsung dengan damai. Sejumlah negara-negara di Asia Tenggara sempat terlibat konflik – yang sedikit banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar wilayah tersebut., mengingat wilayah tersebut bernilai sangat strategis sejak lama. Selat Malaka  misalnya, sejak awal Masehi telah menjadi jalur laut penting dan masih demikian walaupun sudah ada pesawat  terbang/perhubungan udara. Dengan demikian Asia Tenggara – khususnya Indonesia – masih merupakan wilayah  menggiurkan : wilayah luas, letak strategis, alam kaya dan penduduk (umumnya) masih terbelakang. Terlalu  berharga diabaikan begitu saja. Akibatnya, kemerdekaan yang diraih ternyata tidak membuat fihak asing berhenti  mencari peluang menanamkan pengaruhnya. Supaya negara/bangsa di wilayah Asia Tenggara tetap merasa dekat  – kalau perlu terikat/tergantung. Dengan kata lain, penjajahan pada hakikatnya belum mati, ia hanya berganti  yaitu cara dan rupa. Penjajahan bukanlah suatu barang antik yang layak masuk museum, ia sukses menembus  ruang dan waktu selama dunia masih ada. Bahkan pada zaman kita ini pun penjajahan model zaman batu yaitu  pendudukan militer asing di suatu negeri ternyata masih ada semisal Palestina, Iraq dan Afghanistan. Padahal  ketiga negeri tersebut kurang menggiurkan dibanding Asia Tenggara.

     Perlu diketahui bahwa penjajahan mencakup 3 hal, dan penjajah berusaha memenuhi keinginannya minimal 1  hal. Adapun 3 hal tersebut adalah :
1. Ekploitasi dibidang ekonomi, inilah motif paling dasar penjajahan. Penjajah berusaha meraih negeri yang  sekaya mungkin sumber alamnya untuk mengeruknya dengan memberi pribumi sesedikit mungkin.
2. Dominasi dibidang politik, kekuasaan politik sedapat mungkin dipegang oleh penjajah. Suatu negeri diatur  menurut kepentingannya dan pribumi menjadi golongan yang diperintah.
3. Penetrasi dibidang nilai/norma, penjajah sedapat mungkin memasukkan nilai/norma yang mereka anut ke  dalam tata hidup pribumi. Nilai/norma tersebut dapat berupa agama atau budaya supaya terdapat kesamaan  antara penjajah dengan yang dijajah. Hal tersebut membuat penjajah makin mudah mengatur tanah/warga  jajahannya.

Dalam konteks Indonesia pasca Perang Dunia-2 dan perang kemerdekaan/Revolusi 1945 (1945-50), sejumlah  kekuatan asing berangsurangsur kembali menanamkan pengaruh. Hal tersebut begitu tertolong karena ada saja  sejumlah anak bangsa yang bersedia menjadi antek, umumnya mereka sudah bermental korup. Demi  memperkaya diri, mereka tidak segan-segan menjadi alat fihak asing menggadaikan bangsa dan negaranya  dengan sejumlah imbalan. Buat para antek, mereka cenderung tidak peduli apakah sumber daya alamnya dikuasai (dan tentu dikuras) fihak asing. Yang penting dapat bagian.

Yang memprihatinkan, para antek tersebar di segala level – bahkan ada yang menjadi elit di pemerintahan.  Jabatan yang mereka sandang serta gaji dari uang rakyat melalui pajak, yang mestinya digunakan untuk  mengabdi habishabisan” untuk rakyat ternyata diselewengkan untuk tujuan yang berlawanan dengan itu.  Melalui mereka,entah sudah berapa banyak sumber daya alam negeri ini yang sudah dikuasai/dikeruk fihak  asing. Entah sudah berapa % saham aset nasional yang sudah bukan milik bangsa ini lagi. Indonesia mengalami  model penjajahan yang jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh Bung Karno dengan istilah nekolim”  (neo imperialisme/kolonialisme). Tidak perlu ada pendudukan militer asing di Indonesia, negeri ini telah  menyediakan”  sejumlah anak bangsa yang menjadi antek yang siap melaksanakan agenda asing.

    Selain eksploitasi dibidang ekonomi (yang samar-samar juga disebabkan oleh dominasi dibidang politik  yaitu para antek yang menjadi elit), Indonesia juga tanpa terasa juga disusupi oleh berbagai nilai/norma asing :  dari yang paling liberal (liberalisme) hingga yang paling radikal/fundamental (radikalisme/fundamentalisme). Setiap kepentingan asing ada anteknya. Negeri ini menjadi lahan pertarungan sengit sejumlah  kekuatan asing tanpa kita sadari. Kita jalani hidup sehari-hari semisal pergi ke sekolah, ke kantor, ke pasar  atau ke tempat wisata seakan-akan tidak terjadi hal-hal yang krusial di negeri ini.

    Pertanyaan yang mungkin muncul, siapakah fihak asing yang turut bermain” di negeri ini? Siapa yang  bertekad meraih minimal sepotong atau secuil pengaruh di negeri ini? Penulis menilai banyak, mungkin sulit  dihitung atau dideteksi. Karena itu penulis coba batasi menyebut para pemain” pada 4 fihak saja, dengan  pertimbangan mereka relatif besar berpengaruh di negeri ini.

1. Barat, sudah penulis sebut mereka yang pertama mengenalkan penjajahan pada abad-16. Dimulai sejak  penaklukan Kesultanan Malaka oleh Portugis, bangsa Potugis adalah bangsa Barat pertama hadir bukan hanya  sebagai pedagang, pelaut atau perantau namun juga sebagai penjajah. Kehadiran Portugis kemudian diikuti  bangsabangsa Barat lain dengan tujuan serupa semisal Spanyol, Inggris, Belanda dan Perancis. Kehadiran  mereka  mengundang perlawanan dari pribumi dan juga bangsa-bangsa Asia lainnya. Bangsa-bangsa Asia kelak terpancing untuk berbuat serupa. Perang Dunia-2 yang berakibat harus melepas wilayah  jajahan termasuk Indonesia tidak membuat mereka kapok” untuk hadir kembali (tetap sebagai penjajah)  dalam bentuk lain yang sesamar mungkin. Di atas telah disebut peran para antek yang membuat mereka masih  punya pengaruh di Indonesia, antara lain faham liberalisme dengan berbagai dalil (atau dalih?) hak azazi manusia  dan demokrasi.
2. Jepang, bangsa Asia yang mungkin pertama paling sukses merebut pengaruh dengan cara gerakan militer.  Jepang merasa sesak menyaksikan sekitar 80% planit ini dikuasai Barat dengan berbagai istilah : koloni,  protektorat atau mandat. Muncul ide bahwa Asia untuk orang Asia” – yang dapat (dan memang) diartikan  bahwa penjajahan di Asia hanya boleh dilakukan oleh orang Asia, dan bangsa Asia yang paling canggih adalah  Jepang. Pada awal Perang Pasifik (1941-5) banyak wilayah jajahan Barat di Asia-Pasifik sempat direbut oleh  pasukan Jepang. Setelah melalui perang yang dahsyat kekuatan Barat – dengan istilah Sekutu” – dapat  memaksa Jepang menyerah, namun warisan pendudukan Jepang yaitu semangat anti imperialisme Barat  memaksa mereka melepas wilayah jajahannya. Dan Jepang sendiri sanggup bangkit dari puing-puing  Perang Dunia-2 dan menjadi raksasa ekonomi selama beberapa dekade. Larangan mengembangkan  kekuatan militer oleh Sekutu mengalihkan seluruh energi bangsa untuk menjadi kekuatan ekonomi –  yang sempat mengalahkan para pemenang perang dunia. Produk-produk Jepang membanjiri seantero dunia. Dan mimpi lamanya yaitu Kawasan Sekemakmuran Asia Timur  Raya” yang gagal dicapai dengan penaklukan militer agaknya tercapai melalui ekonomi. Indonesia kembali  menjadi wilayah penyedia bahan baku sekaligus pasar bagi produk Jepang. Kesepakatan kedua negera yang  tertuang dalam IJEPA” (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement) 2007 dinilai sejumlah anak  bangsa adalah penjajahan Jepang jilid-2, antara lain karena dalam kesepakatan tersebut Indonesia menjamin  ketersediaan pasokan energi Jepang dengan LNG. Yang berarti dapat mengancam ketahanan atau kedaulatan  energi dalam negeri. Selain itu sejumlah warisan buruk penjajahan Jepang saat Perang Dunia-2 dinilai sejumlah  anak bangsa belum tuntas. Perjanjian pampasan perang yang mengawali hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada 1958 hanya mencakup kerusakan materi dan belum mencakup penderitaan lahir batin rakyat  Indonesia.
3. Cina, setelah susah payah bangkit dari Perang Dunia-2 dan revolusi yang berbentuk perang saudara yang  lama dan kejam, akhirnya terhitung menjadi kekuatan raksasa. Kebangkitan ekonominya berdampak pada  kebangkitan militernya. Selain terlibat sengketa dengan Taiwan (Republik Cina) – yang dinilai sebagai provinsi  pemberontak, juga terlibat sengketa dengan Jepang, Brunei, Vietnam, Filipina dan Malaysia terkait dengan  klaim batas wilayah. Kesepakatan dalam bidang ekonomi yang berwujud perdagangan bebas dengan  perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara – lazim disebut ASEAN” – dengan nama ACFTA” (Asean-China Free Trade  Agreement), ternyata berdampak besar bagi Indonesia. Banjir barang produk Cina bagai tsunami membuat  para produsen negeri ini meratap dan tiarap, produk dalam negeri ternyata kalah bersaing dengan produk Cina.  Hal tersebut berdampak pada kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja. Cina seakan siap menjadi  kompetitor Jepang dalam hal ini. Dengan kata lain, Cina mendapat peluang berpengaruh di negeri ini dibidang  ekonomi. Ekspor” faham komunis dan manuver militer agaknya (masih) jauh panggang dari api. Indonesia  tidak berbatasan langsung dengan Cina dan faham komunis masih dinyatakan terlarang di Indonesia.
4. Arab, agaknya ini kurang diperhatikan padahal usaha meraih pengaruh di negeri ini untuk atau dengan  cara bertarung dengan fihak asing lain relatif sudah lama. Sejauh yang penulis tahu, pada akhir abad-18 atau  awal abad-19 masuk faham pemurnian agama Islam yang disebut dengan Muwwahid” namun kelak lebih  dikenal dengan Wahhabi, nama yang dikaitkan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Di Sumatera –  tepatnya Minangkabau – sempat muncul revolusi yang awalnya melawan para tokoh adat lokal kemudian  melawan penjajah, yang disebut dengan Perang Paderi(1821-37). Walau gerakan Paderi dapat ditumpas namun fahamnya tetap hidup hingga kini.

    Ada lagi masalah, sebagai akibat cara-cara indoktrinasi ala Orde Baru melestarikan nilai-nilai kebangsaan  atau menjadi penafsir tunggal terhadap Pancasila, rakyat trauma dengan segala simbol atau identitas bangsa  semisal Pancasila, lagu Indonesia Raya” – atau pelajaran sejarah bangsa yang disesuaikan dengan penguasa  dengan maksud melegitimasi kekuasaan. Pemerintahlah yang menetapkan siapa yang pahlawan” dan siapa  yang pengkhianat atau musuh bangsa/negara” dalam pelajaran sejarah.Akibatnya ketika rezim Orde Baru  tumbang, pelajaran Pendidikan Moral Pancasila” dan Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa” dihapus dan  dimasukkan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Inilah yang kelak dinilai sejumlah kalangan menjadi  penyebab lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme, ekstrimisme, terorisme  dianggap sebagai akibat dari lunturnya rasa identitas bangsa.

1. Bangsa ini perlu memperkuat rasa identitasnya sebagai bangsa dengan cara menyajikan kembali pelajaran  sejarah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dengan demikian bangsa ini tahu asal muasal atau  proses terbentuknya bangsa dan negara ini. Metoda hafalan (nama orang, nama tempat, nama peristiwa dan  tanggal peristiwa) harus diganti dengan metoda renungan atau analisa peristiwa yang dapat ditemukan  relevansinya dengan zaman kini. Jadi, terasa ada kesinambungan antara masa lalu dengan masa kini.
2. Jika pelajaran Pancasila harus disajikan kembali, metodanya juga diubah. Jangan pakai metoda hafalan  atau indoktrinasi, tapi pakai juga renungan atau analisa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
3. Segala dinamika yang terjadi pada masyarakat segera disimak dan dicari solusinya, jangan terkesan ada  pembiaran oleh pemerintah atau menjadi komoditas politik. Hal tersebut perlu untuk memperkecil peluang  fihak asing masuk dan bermain di negeri ini sesuai dengan agenda mereka.
4. Kurangi ketergantungan dengan fihak asing, Indonesia memiliki banyak hal yang tak dimiliki sejumlah fihak  luar : alam kaya, wilayah luas dan letak strategis sungguh dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat jika dikelola dengan tepat. Kriterianya adalah selalu mengutamakan kepentingan nasional , mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
5. Bangsa ini perlu suatu standar penyaring yang dapat mencegah faham-faham yang merugikan kepentingan  nasional masuk ke negeri ini. Dengan demikian segala faham luar dapat memperkaya dan bukan memperdaya  bangsa, atau keragaman di dalam adalah kekayaan dan bukan kerawanan bangsa.

    Usulan yang disajikan penulis masih dapat dibahas dan bukan satu-satunya kebenaran mutlak, artinya  masih terbuka untuk penyempurnaan.